More

    Jepang Sedang Ancang-ancang Blokir Aplikasi TikTok

    bieber-news.com – Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris Raya sudah mengeluarkan larangan penggunaan TikTok oleh para pejabat pemerintah. AS sendiri sedang merencanakan aturan yang akan membuat jejaring sosial tersebut dilarang di seluruh negeri. Kini giliran Jepang yang juga sedang berusaha melakukan hal yang sama, mungkin saja bisa menambah daftar negara yang melarang TikTok. Delegasi anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang sedang menyusun aturan baru yang akan melarang penggunaan layanan jejaring sosial untuk kampanye alias Jepang blokir TikTok.

    Hal ini berlaku bagi layanan seperti TikTok yang telah digunakan untuk penyebaran disinformasi, dimana orang-orang yang menyebarkannya tahu bahwa informasi tersebut salah tetapi tetap menyebarkannya. Reuters melaporkan bahwa Norihiro Nakayama, seorang anggota parlemen Jepang, menyarankan bahwa jika terbukti ada aplikasi yang secara sengaja dioperasikan oleh pihak tertentu untuk digunakan dengan niat jahat, layanan harus segera berhenti. “Jika terbukti bahwa aplikasi itu digunakan dengan sengaja dan dengan tujuan menyesatkan,” tandasnya.

    “Maka mereka harus benar-benar mempertimbangkan pencabutan layanan,” katanya kepada Reuters dalam wawancara. Kementerian Komunikasi dan Informatika Jepang menyatakan bahwa mereka akan mengadopsi sanksi baru terhadap platform seperti TikTok jika dibuktikan beroperasi dengan tujuan jahat. Menurut Wakil Menteri Wakil Nakayama, meskipun pengguna di negara itu harus kehilangan aksesnya, pemblokiran juga dapat membuat para pengguna merasa lebih aman. Reuters melaporkan bahwa Jepang blokir TikTok.

    dan jejaring sosial lainnya di perangkat pemerintah yang mengurusi informasi rahasia. Namun, Nakayama menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut setelah negara memiliki informasi lebih mendalam tentang cara suatu jejaring sosial mengelola data dan beroperasi. Sayangnya, masih sedikit informasi mengenai rancangan aturan baru yang terkait dengan platform jejaring sosial termasuk TikTok di Jepang, dipetik dari Reuters, Rabu (29/3/2023).

    AS Sedang Menyiapkan UU ‘Restrict’

    Kedengarannya Amerika Serikat ingin segera melarang TikTok dari negara mereka. Setelah membuat larangan terhadap penggunaan TikTok pada handphone milik ataupun yang disediakan untuk pegawai pemerintah, sebagian senator AS juga mengungkapkan regulasi baru yang membolehkan pemerintahan AS menghalang teknologi asing, termasuk TikTok. Disebut “Restrict”, undang-undang ini memiliki nama panjang yaitu Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology,Jepang-Blokir-TikTok

    (Membatasi Munculnya Ancaman Keamanan yang Berisiko pada Teknologi Informasi dan Komunikasi). UU Restrict memberikan kekuatan baru kepada pemerintah AS, termasuk dalam bentuk pemblokiran, terhadap produsen elektronik atau perangkat lunak asing yang dianggap berbahaya. Departemen Perdagangan berfokus pada keamanan nasional. Meskipun regulasi tidak menetapkan secara khusus untuk memblokir TikTok, Senator dan ketua Komite Intelijen Senat, Mark Warner, telah menyebutkan bahwa aplikasi ini masuk ke dalam “daftar pantauan” berdasarkan Undang-Undang yang diatur oleh departemen tersebut.

    AS mencari solusi untuk menangani risiko yang mengancam keamanan nasional dengan menerapkan UU Restrict. UU ini memberikan otoritas Departemen Perdagangan untuk memindai dan mengurangi risiko dari teknologi yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki hubungan dengan China, Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba dan Venezuela. Ini melindungi warga AS dari informasi sensitif pribadi atau komunikasi yang diserahkan secara paksa oleh pemerintah asing. Walaupun ada banyak platform asing lainnya, Warner menyampaikan secara khusus kekhawatirannya tentang aplikasi TikTok.

    Menurutnya, karena TikTok dekat dengan pemerintah China, video-video yang disarankan untuk ditonton pengguna dapat menjadi alat propaganda. Parlemen juga menyebutkan bahwa undang-undang keamanan nasional China dapat memaksa ByteDance, induk TikTok di Cina, untuk memberikan akses ke data pengguna TikTok di AS. UU tersebut memberi mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengenali, mencegah, mengganggu, memblokir, melarang, menyelidiki, ataupun mengurangi risiko nasional yang berhubungan dengan teknologi dari negara-negara tertentu.

    Ini memungkinkan Menteri Perdagangan untuk melanjutkan perundingan, memaksa dan melaksanakan tindakan mitigasi apapun yang diperlukan sebagai respons. Drama antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan media sosial berbasis video pendek TikTok, di mana AS khawatir platform ini bisa memata-matai warga AS lewat aplikasi, terus berlanjut. Belum lama ini, CEO TikTok, Shou Zi Chew menghadiri sidang dengar pendapat bersama sejumlah anggota parlemen Komisi Energi dan Perdagangan AS terlepas dari Jepang blokir TikTok.

    Related articles

    Comments

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Share article

    Latest articles

    Newsletter

    Subscribe to stay updated.